Papua Bukan Problem, Kitalah Problemnya…

Desember 9, 2015 by

Sidang cengkarut MKD #papamintasaham berujung kekecewaan. Bukannya berhasil menguak permainan catut-mencatut dan pelanggaran etika, para hakim yang mulia malah terkesan menganak emaskan SN dengan menggelar karpet merah berupa penetapan sidang tertutup. Padahal saat mendengar keterangan Sudirman Said sebagai pelapor dan MS dari Freeport sebagai perekam suara, para hakim yang mulia malah terkesan mengadili.

Di lain pihak, kekuatan aktivis, relawan, dan mahasiswa malah seolah bungkam. Mereka yang ribut saat Jokowi menaikkan harga BBM, kini bisu. Yang sibuk memprotes soal bagi-bagi jabatan, kini diam soal bagi-bagi saham. Yang hingar bingar soal asap, kini pura-pura hilang ingatan kalau Papua pun setara dengan Sumatera dan Kalimantan, sama-sama berhak diperjuangkan.

Benarkah kita serius memperjuangkan kepentingan daerah, dalam hal ini Papua? Sementara kita meributkan berapa banyak persen saham dan berapa besar hukuman yang akan diterima ketua DPR, kita lupa esensi kasus ini sebenarnya, berapa besar sebenarnya manfaat perpanjangan kontrak Freeport bagi kesejahteraan Papua itu sendiri?

Nyatanya, sudah bertahun-tahun RUU Otsus Plus Papua nyangkut dan tidak disertakan dalam Prolegnas. Padahal UU Otsus yang saat ini sudah dibuat sejak tahun 2001, dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Akibatnya sudah tidak relevan lagi untuk memenuhi kebutuhan mensejahterakan rakyat Papua.

Sebenarnya draft RUU Otsus Plus Papua sudah dirancang sejak Zaman SBY. Namun karena dibuat di akhir pemerintahan, maka pembahasannya pun jadi tertunda. Di awal 2015, isu RUU Otsus Plus Papua kembali mengemuka. Namun lagi-lagi lenyap begitu saja dan batal diupayakan.

Maka kini dengan semakin terbukanya cawe-cawe Pimpinan DPR dengan mencatut nama Presiden, Wakil Presiden, bahkan Menkopolhukam, dan berbagai pimpinan partai, maka harusnya isu ini kembali dimunculkan. Benarkah negara Indonesia serius ingin mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Ataukah selamanya kita akan menuduh Papua ingin memisahkan diri, sementara kekayaan mereka kita keruk habis?

Jika serius, maka sudah seharusnya RUU Otsus Plus Papua kita perjuangkan, demi saudara-saudara kita!

Baca pula: 

https://theconversation.com/papua-is-not-a-problem-but-the-way-we-talk-about-papua-is-41896

http://en.tempo.co/read/news/2015/05/21/241668039/Bambang-Darmono-All-they-want-is-to-be-free

http://www.kompasiana.com/malikasalsabila/innalillahi-sementara-papa-minta-saham-inilah-derita-masyarakat-papua-di-sekitar-freeport_565e121b0f9773ca0d37dacf

Iklan

Kartika Djoemadi di Akber Bogor

November 21, 2015 by

Sociopreneur kini menjadi pilihan beberapa pengusaha. Walaupun belum banyak yang mengetahui apa sebenarnya sociopreneur itu, namun sesungguhnya sudah banyak orang yang melakukannya, terutama bagi orang-orang yang aktif di dunia maya seperti blogger.

Kartika Djoemadi membawakan materi ini saat mengisi acara Akademi Berbagi Bogor bahwa Sociopreneur adalah pengusaha yang menjalankan usahanya tidak semata-mata hanya memikirkan keuntungan pribadi saja, tetapi juga memikirkan untuk membangun dan mengembangkan komunitasnya agar lebih berdaya.

Lalu apa bedanya dengan CSR – Corporate Social Responsibility? CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap komunitasnya dimana perusahaan itu beroperasi. Biasanya perusahaan membuat program “charity”, seperti pemberian beasiswa, pengobatan gratis atau penghijauan. Ibaratnya CSR hanya memberikan “ikan” untuk sementara, jika lapar harus diberi lagi. Ini yang membedakan dengan sociopreneur yang akan memberikan “kail” kepada komunitasnya.

Sumber:

 

Berantas Calo, Hendi Prio Santoso Bentuk Kode Etik di PGN

November 21, 2015 by

Akhirnya PGN jengah dengan praktik korupsi dan calo di dunia migas, dan mengambil langkah preventif dengan membangun kode etik. Ini dipelopori oleh Dirutnya, Hendi Prio Santoso yang gemas dengan calo, terutama di bidang gas.

PGN telah menyusun kode etik karyawan yang diterbitkan sebagai “Kode Etik Karyawan dan Pimpinan”,” katanya. Hendi berpendapat bahwa  catatan positif bagi PGN dalam membentuk prosedur dan peraturan terkait dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan sudah termuat dalam kode etik ini.

Hal ini sejalan dengan roadmap pemberantasan korupsi 2012-2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana sektor pangan, energi dan pajak menjadi prioritas nya,” katanya. “Tidak ada calo gas di lingkungan dan pengelolaan bisnis Perusahaan Gas Negara. Seluruh pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan industri dan sektor transportasi,” tambah dirut yang telah berusia 48 tahun ini.

Selama tahun 2014, Perusahaan Gas Negara telah membangun dan mengoperasikan sejumlah infrastruktur baru seperti Mobile Refueling Unit (MRU), Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Setidaknya dari Sumatera hingga ke Jawa, selama delapan tahun terakhir. Ini membantu masyarakat beralih dari sumber gas fosil kotor ke gas alam yang lebih bersih dan tersedia cukup banyak.

Semoga langkah Hendi Prio Santo berantas calo dan korupsi di PGN berhasil.

Kartika Djoemadi: Tugas Relawan Sebarkan yang Positif, Bantah yang Negatif

November 1, 2015 by

Kartika Djoemadi, selaku salah satu pendiri Jasmev 2014, mengungkapkan bahwa relawan pendukung di pilpres tidak boleh berlarut-larut menghadapi cacian dan hinaan terhadap Jokowi, walaupun tidak juga mendiamkan. Sebab tugas utama para relawan adalah menebarkan isu positif. “Kita berusaha untuk tidak terlalu larut dengan serangan-serangan lawan politik Pak Jokowi. Tugas kita di sini sebagai relawan hanya menginformasikan hal-hal positif,” ungkap Koordinator JASMEV2014 Kartika Djoemadi Jeruk Purut pada 27 Maret 2014.

Dalam hal menghadapi dan menjawab isu negatif, cara yang digunakan Jasmev cukup halus, tidak melabarak. Pertama kali yang dilakukan adalah mencari tahu siapa dalang isu negatif tersebut. Baru kemudian dihampiri, diajak bicara, dan diajak diskusi. Ini pun sebenarnya bisa dilakukan via online. Kartika menilai, cara diskusi secara tatap muka cukup efektif. “Enggak sedikit yang berani caci makinya di virtual saja. Pas ketemu suasana jadi cair kok,” ungkapnya.

Cara ini sebenarnya konsisten dengan cara yang digunakan Jasme di Pilkada 2012. Saat itu Kartika Djoemadi mengungkapkan timnya berperan menaps isu negatif. “Kami koordinasi untuk mengantisipasi isu-isu negatif,” katanya. Kartika menyebut, tim relawan secara konsisten berkicau hal-hal positif mengenai Jokowi-Ahok. Terlebih, pascadebat di Metro TV Ahad lalu. “Sebenarnya enggak semakin banyak. Cuma, ada aja,” dia menyebut. Dengan penerapan strategi yang konsisten, pendukung di medsos makin memuncak. Jumlah mention atau buzz buat Joko Widodo di media sosial mencapai dua juta sejak Jokowi-Ahok Social Media Volunteers (Jasmev) diluncurkan 12 Agustus 2012 lalu. “Sekarang sudah lebih dua juta,” kata Sony Subrata, Direktur Utama PoliticaWave, ketika dihubungi, Selasa 18 September 2012.

Sumber:

http://www.tempo.co/read/news/2012/09/19/228430388/dalam-sebulan-ada-2-juta-mention-untuk-jokowi

http://kliping-kartikadjoemadi.tumblr.com/post/132325986266/kartika-djoemadi-tugas-kita-sebagai-relawan

Maxi Gunawan: Kadin Daerah Harus Punya Peran Strategis

Juli 5, 2015 by

maxi2

Calon Kuat Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia, Maxi Gunawan, menyatakan bahwa Kadin Daerah memiliki peran yang strategis dalam memperjuangkan kepentingan dunia usaha dan pembangunan daerah.

“Perlu strategi penguatan peran yang lebih implementatif, yaitu peningkatan kerja sama antara Kadin daerah dan Pemda dalam rangka revitalisasi peran Kadin,” kata Maxi, Sabtu 4 Juli 2015 saat melakukan blusukan ke daerah Batam untuk mengetahui masalah dunia usaha di sana.

maxi1

Dalam acara buka puasa bersama 1.000 anak yatim piatu yang diselenggarakan Kadin Kepulauan Riau, Maxi mmenegaskan bahwa Kadin daerah dan Pemda tak bisa lagi hanya membicarakan konsep, tapi harus bersama-sama membicarakan program implementasi pengembangan ekonomi daerah.

“Kadin daerah harus mampu mendorong perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah sehingga keberadaan dan peran serta fungsi Kadin daerah dapat dirasakan masyarakat daerah,” pungkas Maxi.

Sumber: http://www.beritasatu.com/makro/288395-maxi-gunawan-kadin-daerah-punya-peran-strategis.html

Maxi Gunawan Calon Ketua Kadin

Mei 6, 2015 by

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Calon Ketua Kadin) Indonesia Calon ketua yang menjadi agenda musyawarah organisasi itu di JCC. Berikut profil lima calon ketua umum Kadin Indonesia 2015. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merupakan organisasi yang.  On the 22nd of January 2015, KADIN Indonesia held an event concerning early notes on Indonesia’s economic situation.

Mengenai pencalonannya, secara fair. “Saya tidak mau menggalang dukungan dengan cara membeli suara”. Pendaftaran anggota baru KADIN dapat dilakukan melalui Kadin Kota/Kabupaten. Merujuk Undang Undang No.1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri,KADIN. 

Menjadi payung … 15 April 2015 bertempat di Gedung Graha Kemitraan Kadin Kota Bogor, Jl. KH. profil Pengurus Kadin Bid Kelautan dan Perikanan. Executives Kadin during a meeting with President Joko Widodo. Palace Berita tag Kadin Indonesia