Kartika Djoemadi Jadi Komisaris? Ya Apa Salahnya…

Desember 15, 2015 by

Polemik pengangkatan koordinator dan pendiri relawan Jasmev, Kartika Djoemadi, terus berlanjut. Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia Hamdi Hassyarbaini mengemukakan, penunjukan Kartika Djoemadi sebagai komisaris independen PT Danareksa sebenarnya tidak menjadi persoalan.

“Itu bisa siapa saja jadi komisaris. Darimana saja, tidak jadi soal,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Desember 2015.

Menurutnya, penunjukan pendiri Jasmev dan pendukung Jokowi ketika mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 dan Presiden RI 2014 silam ini bukan suatu pelanggaran. Hamdi menjelaskan, pemilihan Kartika Djoemadi itu pasti sudah terlebih dahulu disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas.

“Harus tetap diajukan ke OJK. Tergantung OJK dan di Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, hak sepenuhnya ada di pemegang saham,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, serangkaian proses seleksi juga pasti sudah dilewati wanita yang ahli di bidang media sosial tersebut. “Terserah BUMN yang melakukan fit and proper test,” tutupnya.

Iklan

Kartika Djoemadi Diangkat Jadi Komisaris Danareksa

Desember 10, 2015 by

Tanpa angin dan hujan, tiba-tiba tersiar kabar Kartika Djoemadi telah diangkat menjadi komisaris di salah satu BUMN keuangan, PT Danareksa. Kartika Djoemadi resmi menduduki kursi komisaris independen PT Danareksa (Persero) mulai 27 Oktober 2015.

“Ibu Dyah Kartika Rini Djoemadi diangkat sebagai komisaris PT Danareksa (Persero) tanggal 27 Oktober 2015,” ujar Corporate Secretary Danareksa Fattah Hidayat. Kartika Djoemadi resmi menjadi komisaris perusahaan pelat merah tersebut sesuai SK Nomor SK-204/MBU/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015.

Berdasarkan informasi,  Kartika Djoemadi pernah menjadi relawan Joko Widodo (Jokowi) ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta silam melalui Jasmev. Ia kemudian kembali mendukung Jokowi di Pemilihan Persiden 2014.

Kartika Djoemadi: Jasmev tidak Berminat jadi Parpol

Desember 10, 2015 by

Kartika Djoemadi, Pendiri dan Koordinator Jokowi-Ahok Social Media Volunteers (Jasmev) Kartika Djoemadi, menyatakan tak berminat mengarahkan Jasmev menjadi Partai Politik. Sebab, relawan Jasmev banyak yang anggotanya terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Ia justru menyatakan bahwa Jasmev untuk sementara waktu akan non aktif terlebih dahulu. Meski dulu juga sempat dihentikan usai Pilgub DKI Jakarta, lanjut Kartika Djoemadi, Tetapi Jasmev kemudian dihidupkan lagi menjelang pemilihan Presiden tahun 2014.

Perjuangan Jasmev berawal dari Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Berangkat dari serangan negatif yang ada di media sosial kepada pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra itu, maka Kartika Djoemadi tergerak untuk membantu melawan serangan negatif kepada Jokowi dan Ahok. Menariknya, kala itu justru anggota terbanyak berasal dari Partai Gerindra dengan total anggota mencapai lebih dari 10.000 orang.

Namun kekuatannya sempat berkurang karena setelah Pilgub DKI Jakarta usai mereka non aktif. “Saat Pemilihan Presiden, anggota Jasmev berkurang, menjadi sekitar 500 orang,” kata Kartika Djoemadi, dalam acara bedah buku ‘Jokowi People Power’, di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (7/1), oleh karena itu menjelang pilpres, Jasmev kembali dihidupkan, hingga memiliki kekuataan 25 koordinator didalam negeri dan 6 diluar negeri.

“Akhirnya saat Jokowi dilantik, anggota Jasmev mencapai lebih dari 30.000 orang. Jasmev sudah kita nonaktifkan tetapi kami tetap mendukung Jokowi,” tegas Kartika.

Kliping ini bisa dibaca lebih lengkap di: http://www.pemilu.com/berita/2015/01/jasmev-tak-minat-jadi-parpol/

Papua Bukan Problem, Kitalah Problemnya…

Desember 9, 2015 by

Sidang cengkarut MKD #papamintasaham berujung kekecewaan. Bukannya berhasil menguak permainan catut-mencatut dan pelanggaran etika, para hakim yang mulia malah terkesan menganak emaskan SN dengan menggelar karpet merah berupa penetapan sidang tertutup. Padahal saat mendengar keterangan Sudirman Said sebagai pelapor dan MS dari Freeport sebagai perekam suara, para hakim yang mulia malah terkesan mengadili.

Di lain pihak, kekuatan aktivis, relawan, dan mahasiswa malah seolah bungkam. Mereka yang ribut saat Jokowi menaikkan harga BBM, kini bisu. Yang sibuk memprotes soal bagi-bagi jabatan, kini diam soal bagi-bagi saham. Yang hingar bingar soal asap, kini pura-pura hilang ingatan kalau Papua pun setara dengan Sumatera dan Kalimantan, sama-sama berhak diperjuangkan.

Benarkah kita serius memperjuangkan kepentingan daerah, dalam hal ini Papua? Sementara kita meributkan berapa banyak persen saham dan berapa besar hukuman yang akan diterima ketua DPR, kita lupa esensi kasus ini sebenarnya, berapa besar sebenarnya manfaat perpanjangan kontrak Freeport bagi kesejahteraan Papua itu sendiri?

Nyatanya, sudah bertahun-tahun RUU Otsus Plus Papua nyangkut dan tidak disertakan dalam Prolegnas. Padahal UU Otsus yang saat ini sudah dibuat sejak tahun 2001, dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Akibatnya sudah tidak relevan lagi untuk memenuhi kebutuhan mensejahterakan rakyat Papua.

Sebenarnya draft RUU Otsus Plus Papua sudah dirancang sejak Zaman SBY. Namun karena dibuat di akhir pemerintahan, maka pembahasannya pun jadi tertunda. Di awal 2015, isu RUU Otsus Plus Papua kembali mengemuka. Namun lagi-lagi lenyap begitu saja dan batal diupayakan.

Maka kini dengan semakin terbukanya cawe-cawe Pimpinan DPR dengan mencatut nama Presiden, Wakil Presiden, bahkan Menkopolhukam, dan berbagai pimpinan partai, maka harusnya isu ini kembali dimunculkan. Benarkah negara Indonesia serius ingin mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Ataukah selamanya kita akan menuduh Papua ingin memisahkan diri, sementara kekayaan mereka kita keruk habis?

Jika serius, maka sudah seharusnya RUU Otsus Plus Papua kita perjuangkan, demi saudara-saudara kita!

Baca pula: 

https://theconversation.com/papua-is-not-a-problem-but-the-way-we-talk-about-papua-is-41896

http://en.tempo.co/read/news/2015/05/21/241668039/Bambang-Darmono-All-they-want-is-to-be-free

http://www.kompasiana.com/malikasalsabila/innalillahi-sementara-papa-minta-saham-inilah-derita-masyarakat-papua-di-sekitar-freeport_565e121b0f9773ca0d37dacf

Kartika Djoemadi di Akber Bogor

November 21, 2015 by

Sociopreneur kini menjadi pilihan beberapa pengusaha. Walaupun belum banyak yang mengetahui apa sebenarnya sociopreneur itu, namun sesungguhnya sudah banyak orang yang melakukannya, terutama bagi orang-orang yang aktif di dunia maya seperti blogger.

Kartika Djoemadi membawakan materi ini saat mengisi acara Akademi Berbagi Bogor bahwa Sociopreneur adalah pengusaha yang menjalankan usahanya tidak semata-mata hanya memikirkan keuntungan pribadi saja, tetapi juga memikirkan untuk membangun dan mengembangkan komunitasnya agar lebih berdaya.

Lalu apa bedanya dengan CSR – Corporate Social Responsibility? CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap komunitasnya dimana perusahaan itu beroperasi. Biasanya perusahaan membuat program “charity”, seperti pemberian beasiswa, pengobatan gratis atau penghijauan. Ibaratnya CSR hanya memberikan “ikan” untuk sementara, jika lapar harus diberi lagi. Ini yang membedakan dengan sociopreneur yang akan memberikan “kail” kepada komunitasnya.

Sumber:

 

Berantas Calo, Hendi Prio Santoso Bentuk Kode Etik di PGN

November 21, 2015 by

Akhirnya PGN jengah dengan praktik korupsi dan calo di dunia migas, dan mengambil langkah preventif dengan membangun kode etik. Ini dipelopori oleh Dirutnya, Hendi Prio Santoso yang gemas dengan calo, terutama di bidang gas.

PGN telah menyusun kode etik karyawan yang diterbitkan sebagai “Kode Etik Karyawan dan Pimpinan”,” katanya. Hendi berpendapat bahwa  catatan positif bagi PGN dalam membentuk prosedur dan peraturan terkait dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan sudah termuat dalam kode etik ini.

Hal ini sejalan dengan roadmap pemberantasan korupsi 2012-2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana sektor pangan, energi dan pajak menjadi prioritas nya,” katanya. “Tidak ada calo gas di lingkungan dan pengelolaan bisnis Perusahaan Gas Negara. Seluruh pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan industri dan sektor transportasi,” tambah dirut yang telah berusia 48 tahun ini.

Selama tahun 2014, Perusahaan Gas Negara telah membangun dan mengoperasikan sejumlah infrastruktur baru seperti Mobile Refueling Unit (MRU), Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Setidaknya dari Sumatera hingga ke Jawa, selama delapan tahun terakhir. Ini membantu masyarakat beralih dari sumber gas fosil kotor ke gas alam yang lebih bersih dan tersedia cukup banyak.

Semoga langkah Hendi Prio Santo berantas calo dan korupsi di PGN berhasil.